GARUT, JABARBICARA.COM – Dadan Nugraha, advokat dan pemerhati kebijakan publik dari Kantor Hukum DN Ibrahim, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah. Hal ini diungkapkan terkait dengan aturan hukum terbaru yang mengatur laporan keuangan BUMD.
Menurut Dadan Nugraha, laporan keuangan yang diaudit secara independen merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD, serta memudahkan pengawasan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan Nugraha menekankan pentingnya kepatuhan BUMD/Perusahaan Daerah terhadap aturan hukum terbaru terkait laporan keuangan. “Perubahan aturan hukum, seperti standar akuntansi keuangan yang baru, harus diimplementasikan dengan baik agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan dan dapat diperbandingkan,” jelasnya.
Peran auditor independen juga menjadi sorotan. Dadan Nugraha menilai, auditor independen sangat krusial dalam memastikan keandalan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. “Opini auditor independen memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Dadan Nugraha menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap BUMD/Perusahaan Daerah yang tidak patuh terhadap aturan laporan keuangan. “Sanksi yang tegas perlu diterapkan bagi BUMD yang terbukti melakukan pelanggaran, agar memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Dadan Nugraha menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum merupakan kunci penting dalam pengelolaan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. [JB]
“Dengan demikian, BUMD dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya
