.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Garut, Ganda Permana, S.H., turut angkat bicara mengenai lonjakan harta kekayaan mantan Bupati Garut, Rudi Gunawan, beserta istrinya yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ganda Permana menyoroti ketidaksesuaian antara modal awal yang diungkapkan Rudi Gunawan sebelum menjabat dengan kekayaan yang dilaporkan setelahnya. “Sebelum terpilih menjadi Bupati, Saudara Rudi Gunawan menyatakan telah menjual aset keluarga sebesar 4 miliar Rupiah untuk biaya Pilkada. Namun, dalam LHKPN, kekayaannya melonjak menjadi 20 miliar Rupiah, dan istrinya memiliki 13 miliar Rupiah.
Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan,” ujar Ganda Permana dengan nada mempertanyakan.
Menurut Ganda Permana, logika peningkatan kekayaan sebesar itu patut dipertanyakan. “Sebagai kepala daerah, tentu ada potensi peningkatan pendapatan dan tunjangan. Namun, lonjakan dari 4 miliar menjadi 33 miliar Rupiah (jika digabungkan dengan kekayaan istri) dalam waktu relatif singkat setelah menjabat, rasanya sulit diterima akal sehat jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai seorang bupati,” tegasnya.
GMBI Distrik Garut menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam hal harta kekayaan penyelenggara negara adalah hal yang krusial. “Masyarakat berhak tahu sumber kekayaan para pemimpinnya. Peningkatan yang luar biasa ini bisa menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik,” kata Ganda Permana.
Lebih lanjut, Ganda Permana menyatakan bahwa GMBI Distrik Garut akan terus mengawal isu ini. “Kami akan terus memantau dan jika diperlukan, kami tidak akan ragu untuk mendorong pihak berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sumber kekayaan yang fantastis ini,” tandasnya.
GMBI Distrik Garut menyerukan kepada mantan Bupati Rudi Gunawan untuk memberikan klarifikasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai peningkatan harta kekayaannya tersebut. “Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pemimpin daerah,” pungkas Ganda Permana. [JB]
