.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Sekretaris Jenderal DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Dede Kusdinar, S.E., menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani sebagai pilar utama ekonomi desa dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Menteri Pertanian RI ke Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jumat (25/7/2025).
Dede Kusdinar yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra menyambut langsung kunjungan Stafsus Wamentan, Nandang Sudrajat, ke sejumlah sentra pertanian padi di Pameungpeuk. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) Combine Harvester yang telah diterima petani.
Dalam keterangannya, Dede menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan legislatif, program eksekutif, dan kepentingan langsung petani di lapangan.
“Petani tidak boleh hanya dilihat sebagai produsen. Mereka adalah penggerak ekonomi desa dan garda terdepan kedaulatan bangsa. Sudah saatnya regulasi, anggaran, dan kelembagaan pertanian dibangun dari kebutuhan nyata mereka,” ujar Dede Kusdinar.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan menyeluruh terhadap petani, bukan hanya berupa alat, tetapi juga akses terhadap air, pupuk, benih unggul, perlindungan harga hasil panen, hingga akses ke pasar dan lembaga keuangan.
“Kami di legislatif mendorong desain kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tapi juga berangkat dari suara dan pengalaman petani. Kami ingin petani memiliki posisi tawar, punya perlindungan hukum, dan kelembagaan yang kuat,” tambahnya.
Kunjungan ini mencakup kawasan pertanian seluas 800 hektare yang tersebar di lima desa: Mancagahar, Mandalakasih, Paas, Pameungpeuk, dan Sirnabakti. Dede menyebut kawasan ini sebagai contoh konkret potensi pertanian rakyat yang mampu menopang ketahanan pangan, asalkan diberi dukungan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan tani berbasis komunitas dan desa, sebagai fondasi untuk membangun ekosistem pertanian yang adil dan berdaya saing.
“Jika kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan, maka kedaulatan petani harus menjadi titik tolaknya. Di sinilah Tani Merdeka mengambil peran: mengorganisir, mengadvokasi, dan mengonsolidasikan kekuatan petani dari desa-desa,” tegas Dede.
Sebagai penutup, Dede Kusdinar menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat tani harus terus dijaga sebagai jalan untuk membangun masa depan pertanian yang berkeadilan. [**]
