BANDUNG, JABARBICARA.COM — Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mebeler sekolah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Garut. Tekanan publik meningkat setelah GIPS mengungkap bahwa laporan resmi tersebut telah diterima secara sah oleh bagian PTSP Kejati Jabar.
Laporan Sudah Masuk Sistem PTSP Kejati Jabar
GIPS menegaskan bahwa mereka telah mengantongi Tanda Terima PTSP Kejati Jawa Barat, yang memastikan laporan tersebut telah masuk dalam sistem administrasi kejaksaan. Dalam dokumen itu tercatat:
- Asal Dokumen: Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS)
- Nomor Surat: 011/GIPS-GRT/XI/2025
- Perihal: Lapdu Tipikor Pengadaan Mebeler Sekolah TA 2025
- Diterima oleh: Kejati Jabar
- Tanggal: 27 November 2025
- Pukul: 08.00 WIB
- Stempel: 27 NOV 2025, disertai paraf petugas
GIPS menyebut dokumen ini penting sebagai dasar menagih komitmen penegak hukum. Dengan adanya tanda terima ini, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyatakan laporan belum masuk.
GIPS: Penanganan Tidak Boleh Berlarut-Larut
Perwakilan GIPS, Ade Sudrajat, menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan mebeler sekolah bukan isu sepele. Pengadaan yang semestinya meningkatkan sarana pembelajaran diduga disusupi praktik markup dan ketidaksesuaian spesifikasi.
“Kami meminta Kejati Jabar tidak menunda proses penanganan. Ini menyangkut uang negara dan fasilitas untuk siswa. Penyelidikan harus segera dilakukan,” ujar Ade, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan GIPS bukan hanya formalitas, tetapi bentuk pengawasan masyarakat agar laporan tidak berhenti pada tahap administrasi.
“Publik ingin melihat Kejati Jabar bergerak cepat dan transparan. Jangan sampai laporan dibiarkan menggantung tanpa progres,” katanya.
Anggaran Pendidikan Kembali Dipersoalkan
Dugaan penyimpangan anggaran mebeler sekolah memunculkan kembali kritik mengenai tata kelola pendidikan di Garut. Ketika masih banyak sekolah dengan fasilitas minim, indikasi korupsi pada anggaran sarana pendidikan menjadi sorotan serius.
Sejumlah pihak menilai, proyek-proyek pendidikan rentan dimanipulasi karena besarnya nilai anggaran dan lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah.
Menunggu Respons Kejati Jabar
Hingga laporan ini disusun, Kejati Jawa Barat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait progres penanganan laporan tersebut. Keterlambatan respons dikhawatirkan memperlebar jarak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret kejaksaan—apakah segera memanggil pihak terkait atau masih menempatkan laporan ini dalam antrean panjang penanganan kasus tipikor. [JB]
