GARUT, JABARBICARA.COM — Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut terkait narasi hambatan kinerja akibat pemangkasan anggaran. Ketua KRAK, Andres Ramfuji, mendesak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan tersebut untuk berhenti bersikap reaktif terhadap keterbatasan fiskal dan mulai menunjukkan profesionalisme nyata.
Andres menilai, alasan efisiensi anggaran yang sering dikemukakan birokrasi merupakan bentuk dramatisasi keadaan yang tidak produktif bagi pelayanan publik.
“Jangan ketergantungan terhadap anggaran, jangan mendramatisasi keadaan. ASN di bidang terkait harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang lebih baik dalam bekerja, bukan justru mengeluh,” tegas Andres dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3/2026).
Inovasi vs Ketergantungan APBD
KRAK menyoroti keberadaan Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya mampu memformulasikan strategi pemeliharaan kota tanpa harus selalu bergantung pada ketersediaan dana besar.
Andres memandang, jika manajemen kerja dilakukan dengan presisi, kendala-kendala teknis di lapangan tidak akan menjadi penghambat yang berlarut-larut.
Ia juga menyentil fenomena birokrasi yang dinilai “cengeng” dalam menghadapi kebijakan rasionalisasi anggaran. Menurutnya, kemampuan manajerial seorang pejabat diuji justru saat sumber daya sedang terbatas.
“Wajah kota yang terjaga adalah kewajiban rutin. Kalau hanya bisa bekerja saat anggaran melimpah, maka tidak perlu ada keahlian khusus di sana. ASN harus berani keluar dari zona nyaman ketergantungan APBD,” tambahnya.
Tantangan Integritas ASN
Lebih lanjut, tokoh pemuda Garut ini menekankan bahwa publik saat ini lebih membutuhkan aksi konkret dibandingkan penjelasan mengenai defisit anggaran. KRAK mendesak adanya transparansi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di DLH agar tidak ada lagi alasan fasilitas publik tidak terawat.
“Berhentilah memposisikan diri sebagai pihak yang terhambat. Fokus pada solusi, tingkatkan koordinasi antar-dinas, dan buktikan bahwa pelayanan publik tetap prima meskipun ada pemangkasan biaya,” pungkasnya.
Kritik ini menjadi antitesis dari pernyataan pihak DLH sebelumnya yang mengeklaim harus melakukan penyusunan skala prioritas ketat akibat keterbatasan sarana dan prasarana penunjang di tahun 2026. [JB/DN]
