JAKARTA, JABARBICARA.COM – Ketimpangan fiskal yang mencekik Jawa Barat memicu aksi nyata di tingkat pusat. Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat resmi “menggebrak” Gedung DPD RI, Selasa (28/4/2024), menuntut keadilan anggaran melalui percepatan pemekaran wilayah.
Dalam pertemuan di Ruang VIP Lantai 2 Gedung DPD RI, Forkoda menyerahkan surat aspirasi yang mendesak pencabutan moratorium pemekaran daerah. Mereka menilai, Jawa Barat selama ini dirugikan oleh aturan pusat yang tidak proporsional.
Ironi Pajak: Setor Rp130 Triliun, Balik Hanya Setengahnya
Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jabar, Muhammad Sufyan Abdurrahman, membeberkan fakta pahit mengenai ketimpangan dana transfer pusat. Meski kontribusi pajak Jabar mencapai Rp130 triliun, dana yang kembali hanya Rp75 triliun. Ironisnya, Jawa Timur dengan setoran pajak lebih rendah (Rp110 triliun) justru mendapat transfer lebih besar (Rp85 triliun).
“Penyebabnya sederhana namun fatal: jumlah daerah administratif. Jabar hanya punya 27 kota/kabupaten, sementara Jatim punya 38. Pusat menghitung jumlah daerah, bukan jumlah penduduk yang kami layani,” tegas Sufyan.
Desak Pengesahan PP Penataan Daerah Selain moratorium,
Forkoda menyoroti kekosongan hukum selama 11 tahun. Hingga kini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Penataan Daerah belum juga disahkan.
“Tanpa PP ini, dasar hukum pemekaran menjadi pincang. Kami meminta DPD RI mendesak Pemerintah Pusat segera melengkapi regulasi ini,” tambahnya di depan perwakilan Komite I DPD RI.
Kesiapan Politik: 10 Calon Daerah Baru Menanti
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa secara internal, Jawa Barat sudah sangat siap. Sebanyak 10 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), termasuk Kabupaten Cirebon Timur yang baru disepakati, telah lolos proses administratif dan politik di tingkat provinsi.
Ketua Forkoda PPDOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati, memastikan perjuangan ini tidak akan berhenti di surat aspirasi. “Kami akan kawal ketat melalui koordinasi intensif dengan senator asal Jabar, khususnya Ibu Aanya Rina di Komite I,” tegas Rahmat.
Respon DPD RI
Menanggapi desakan tersebut, Staf Komite I DPD RI, Fahri Okta, berkomitmen membawa aspirasi ini ke meja pimpinan. “Kami agendakan pertemuan lanjutan dengan Komite I pada Mei atau Juni mendatang untuk membedah masalah ini secara mendalam bersama anggota yang saat ini sedang reses,” pungkasnya.
Pertemuan strategis ini turut dikawal oleh delegasi besar Komisi I DPRD Jawa Barat, menunjukkan soliditas politik dari Tanah Pasundan untuk menuntut keadilan bagi hampir 50 juta rakyatnya. (JB/RF)
