Oleh: Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
Saya sering berpikir, menjadi presiden itu seperti berjalan di atas tali. Di satu tangan ada angka-angka makro yang indah, di tangan lain ada realitas mikro yang berdarah-darah. Pertengahan 2026 ini, Presiden Prabowo Subianto sedang berada tepat di tengah-tengahnya.
BPS baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Tertinggi dalam 13 tahun. Angka ini pasti membuat Pak Prabowo tersenyum lebar saat pidato kenegaraan. Investasi Rp1.931 triliun, dividen BUMN naik 67% jadi Rp142,3 triliun setelah Danantara memangkas 290 perusahaan “zombie”. Secara administratif, ini prestasi. Secara matematika, ini benar.
Tapi saya ingat nasihat almarhum Gus Dur: “Jangan hanya baca laporan, tapi lihatlah mata rakyat.” Mata rakyat hari ini tidak melihat grafik batang. Mereka melihat kotak makan siang anak-anak mereka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya triliunan rupiah itu, di lapangan berubah menjadi berita keracunan massal di Papua. Ratusan pelajar muntah-muntah. Ini bukan statistik. Ini adalah kegagalan tata kelola yang menampar wajah klaim “Indonesia Emas”. Mahasiswa turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena khawatir. Ketika perut anak bangsa sakit, angka 5,61% terasa hambar.
Lalu ada biodiesel B50. Klaim hemat devisa Rp170 triliun terdengar gagah. Tapi para peneliti lingkungan berteriak: hati-hati, hutan kita bisa hilang 1,5 juta hektare demi sawit. Saya pernah menulis soal ini bertahun-tahun lalu. Energi hijau tidak boleh dibayar dengan darah hutan. Jika swasembada energi dicapai tapi paru-paru Indonesia rusak, untuk apa? Kita menukar satu krisis dengan krisis lain.
Yang paling mengkhawatirkan justru respons terhadap kritik. Saat pengamat dan jurnalis bertanya tentang data desil miskin atau efektivitas MBG, jawabannya kadang defensif. Ada wacana “menertibkan” pengamat. Ada sinyal yang hilang saat demo. Demokrasi itu mahal harganya, tapi murah biayanya jika dijaga. Sebaliknya, membungkam kritik itu gratis hari ini, tapi mahal besok ketika masalah meledak tanpa peringatan dini. Mantan Presiden SBY mengingatkan soal kesehatan fiskal. Itu teguran halus dari seorang senior. Seharusnya didengar sebagai musik, bukan noise.
Pemerintah punya hak bangga pada capaiannya. Restrukturisasi BUMN itu berani. Elektrifikasi motor listrik itu visioner. Tapi kepemimpinan yang matang bukan hanya soal keberanian memulai, tapi juga kerendahan hati mengevaluasi. Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna. Mereka butuh pemimpin yang jujur mengakui ketika sesuatu tidak beres.
Kotak makan siang yang bocor harus ditambal sebelum pesta syukuran digelar. Hutan yang terancam harus diamankan sebelum kilang biodiesel diresmikan. Dan ruang kritik harus dibuka lebar, karena di sanalah letak keselamatan sebuah negara. Angka BPS boleh tinggi, tapi kepercayaan rakyat itu rapuh. Sekali retak, seribu angka positif pun tak akan mampu merekatkannya kembali. [**/JB]
