.png)
BANDUNG, JABARBICARA.COM – Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menghadiri penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (11/12/2024).
Penyerahan dilakukan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jabar, jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Jawa Barat, serta para perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan instansi vertikal pemerintah di wilayah Jawa Barat.
DIPA sendiri disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen APBN guna mendukung pencapaian sasaran dan target prioritas yang dimaksud. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu penerima DIPA dan TKD tersebut
Dikatan Pj Bupati Yudia, sesuai arahan Pj Gubernur terkait dengan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025, semuanya harus dilakukan secara efisien dan optimal. “Ada dua kata kunci yang disampaikan Pak Gubernur Bey Machmudin, yang pertama DIPA ini harus dilaksanakan secara ‘efisien’ dan secara ‘optimal’. Tujuannya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ucap Pj Bupati Yudia.
Selain itu, Pj. Yudia mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. “Saya diwanti-wanti juga oleh Pak Gubernur bahwa kita dalam pelaksanaan anggaran ini harus bersih dari praktik-praktik korupsi” ujarnya
Dengan begitu, ia mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengkajian lebih dalam. “Ini harus segera ditindaklanjuti bersama-sama untuk dilakukan pendalaman, penajaman dari seluruh perangkat Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan DIPA ini,” ungkapnya.
Ia berharap, Kabupaten Sumedang mampu untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jaea Barat serta Pemerintah Pusat dalam menyejahterakan masyarakat. “Semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumedang,” katanya.
Kegiatan yang rutin digelar di akhir tahun itu menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya. [***]
