.png)
BANDUNG, JABARBICARA.COM – Dalam lanskap kontemporer kebijakan publik yang diwarnai distorsi kepentingan dan disorientasi moralitas fiskal, kasus dugaan korupsi dalam tubuh Bank Jabar Banten (BJB) menampilkan wajah muram dari institusi keuangan daerah yang kehilangan kredibilitas etisnya. Bukan semata urusan penyimpangan prosedural, kasus ini mengandung dimensi struktural dan simbolik yang secara laten menggerogoti prinsip akuntabilitas demokratis.
Menanggapi hal tersebut, BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menyerukan desakan serius kepada seluruh pemangku otoritas penegakan hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera memperluas dan memperdalam intervensi hukum terhadap indikasi korupsi BJB yang hingga kini belum mengalami progres signifikan secara substantif. KPK memang telah menunjukkan keterlibatan parsial, namun keterlibatan tersebut belum menjelma menjadi gerakan penindakan yang masif dan berlapis. Kami menagih bukan sekadar keberadaan lembaga, tapi kehadiran fungsional yang melampaui sekat prosedural.
Bank BJB sebagai entitas perbankan milik daerah seharusnya memegang posisi strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan, menggerakkan pembangunan berbasis daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal Jawa Barat dan Banten. Namun, dugaan praktik-praktik koruptif di dalamnya menandakan adanya pergeseran orientasi dari pelayanan publik menuju arena akumulasi kekuasaan privat.
Bukan hanya nilai ekonomi yang tercederai, tetapi juga nilai legitimasi sosial yang melekat pada institusi tersebut. Penempatan dana, kebijakan kredit, dan relasi kuasa dalam tubuh BJB yang terindikasi sarat konflik kepentingan, patut diposisikan sebagai isu etik kenegaraan, bukan sekadar kesalahan administratif.
Kasus ini bukan sekadar refleksi kegagalan pengawasan internal, tetapi indikasi kuat bahwa ada sirkuit kekuasaan yang menjadikan BJB sebagai instrumen pendanaan politik atau bahkan sarana reproduksi rente.
BADKO HMI Jawa Barat mencatat bahwa KPK memang telah membuka jalur penyelidikan, namun belum menunjukkan intensitas yang memadai untuk mengurai anatomi kasus secara utuh. Hingga hari ini, belum tampak pendekatan investigatif yang menembus lapisan-lapisan oligarkis yang menopang kasus ini.
Di tengah kompleksitas korupsi yang bersifat systemic embeddedness, dibutuhkan kehadiran institusi negara yang memiliki ketegasan epistemik dan keberanian politis, bukan sekadar prosedural administratif. KPK diharapkan tak hanya menyasar individu pelaku, melainkan mampu memetakan pola, jejaring, dan struktur kejahatan kolektif yang menyandera BJB.
Dalam konteks itu, BADKO HMI Jawa Barat mendesak :
- KPK agar segera meningkatkan eskalasi penanganan kasus BJB dari tingkat indikatif ke tahap penindakan struktural, dengan pendekatan forensik keuangan dan audit independen berbasis publik.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menghentikan narasi normatif dan membuka diri pada keterlibatan publik dalam pengawasan atas BJB sebagai entitas publik.
- DPRD Provinsi Jawa Barat, agar tidak menjadi bagian dari kesenyapan kolektif, dan segera membentuk Pansus Investigasi BJB sebagai wujud kontrol demokratis yang akuntabel.
- Perluasan partisipasi masyarakat sipil dalam sistem pengawasan yang desentralistik dan humanistik.
Di tengah stagnansi narasi moral negara, suara publik adalah satu-satunya resonansi yang tersisa untuk menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk kekerasan sistemik yang merampas hak-hak rakyat paling sunyi.
BADKO HMI Jawa Barat menegaskan bahwa pengusutan kasus BJB bukan agenda sektoral, melainkan imperatif historis yang akan menentukan arah etika publik daerah ke depan. Dalam senyap yang terorganisir, keberanian adalah satu-satunya cahaya. [**]
