GARUT, JABARBICARA.COM— Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, terus bergulir menuju fase penentuan. Namun di tengah kepastian dua kandidat yang akan bertarung, sorotan publik kini tertuju pada satu persoalan krusial: transparansi pembiayaan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Sebelumnya diberitakan, dua kandidat resmi yakni Ropana (nomor urut 1) dan Surahman Haryono (nomor urut 2) dipastikan maju dalam kontestasi Pilkades PAW. Keduanya akan memperebutkan 157 suara peserta Musdesus, yang berasal dari enam unsur keterwakilan masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh petani, serta perwakilan masyarakat kurang mampu penerima bantuan sosial, 30/04/2026.
Ketua Panitia Pilkades PAW Mekarmukti, Ujang Rohiman, sebelumnya menyampaikan bahwa tahapan telah mengerucut pada penetapan peserta Musdesus yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Mei 2026 sebagai pintu masuk menuju pemilihan,30/04/2026.
Namun, di balik kesiapan teknis tersebut, aspek pembiayaan justru belum terurai secara terang. Saat dikonfirmasi terkait kesiapan pendanaan dan pelaksanaan Musdesus, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarmukti, Taryedi, melalui pesan suara WhatsApp menyampaikan bahwa pembiayaan diyakini telah disiapkan oleh pemerintah desa.
“Untuk pembiayaan, insyaallah Pak Kades telah siap. BPD sejauh ini mengikuti regulasi, baik Perbup Garut maupun keputusan BPD jika belum diatur dalam Perbup,” ujar Taryedi.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara BPD dan panitia pelaksana dalam kondisi kondusif. Menurutnya, mekanisme penetapan peserta Musdesus mengacu pada enam unsur keterwakilan masyarakat yang telah ditentukan. Meski demikian, pernyataan tersebut belum menjawab kebutuhan publik akan transparansi yang lebih rinci, Jumat (01/05/2026).
Hingga saat ini, baik panitia maupun BPD belum memaparkan secara jelas sumber anggaran, besaran biaya, serta alokasi pembiayaan untuk setiap tahapan Pilkades PAW.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Seorang warga Desa Mekarmukti yang enggan disebutkan identitasnya berharap agar pembiayaan tidak dibebankan kepada kandidat calon kepala desa.
“Jangan sampai biaya Pilkades dibebankan ke calon. Itu bisa berdampak ke kepemimpinan ke depan. Harus jelas dari mana sumber anggaran dan berapa kebutuhannya,” ujarnya.
Sorotan terhadap transparansi ini menjadi penting mengingat Musdesus merupakan forum terbatas yang menjadi penentu tunggal hasil Pilkades PAW. Dengan hanya 157 suara yang diperebutkan, integritas proses, termasuk keterbukaan pembiayaan, menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi hasil,
Publik kini menanti langkah konkret dari panitia dan BPD untuk membuka informasi secara utuh. Tanpa kejelasan pendanaan, proses demokrasi di tingkat desa dikhawatirkan berpotensi menyisakan persoalan di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang komprehensif terkait rincian anggaran dan sumber pembiayaan Pilkades PAW Desa Mekarmukti. Transparansi pun menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditunda di tengah memanasnya kontestasi dua kandidat menuju kursi kepala desa.
(JB/RF/Nana Suryana)
